Menyikapi kudeta Myanmar, Joe Biden, Presiden Amerika Serikat (AS), memberikan ancaman pemberlakukan sanksi yang sebelumnya telah dicabut. Ia mengukutuk sikap militer Myanmar yang mengambil alih pemerintahan sipil.
Selain itu, ia mengecam penangkapan pemimpin terpilih serta Aung San Suu Kyi, aktivis sekaligus perain Nobel Perdamaian. Ia mengatakan, hal tersebut adalah serangan terhadap transisi menuju negara demokrasi dan supremasi hukum.
Biden telah berjanji akan lebih berkolaborasi dengan para sekutu terkait tangangan internasional. Oleh sebab itu, kasus di Myanmar kali ini menjadi tantangan besar pertama bagi Biden.
Pendekatan yang dilakukan Biden tak sama dengan presiden pendahulunya, Donald Trump, yaitu “America First”.
Baca juga:
https://voi.id/berita/30076/kudeta-militer-myanmar-bagaimana-nasib-600-ribu-muslim-rohingya
https://voi.id/bernas/30024/mengapa-indonesia-sebaiknya-tahan-diri-tanggapi-kudeta-myanmar
"Komunitas internasional harus bersatu dalam satu suara untuk menekan militer Burma agar segera melepaskan kekuasaan yang mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pejabat yang mereka tangkap," jelas Presiden AS, dilansir Reuters.
Sanksi Amerika Serikat kepada Myanmar
“Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi. Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap hukum dan otoritas sanksi kami, diikuti dengan tindakan yang sesuai," tambahnya.
Pemerintahan Presiden Joe Biden dengan cepat meluncurkan diskusi internal tingkat tinggi, untuk menyusun tanggapan terhadap kudeta dan berencana untuk berkonsultasi secara dengan Kongres AS.
“Kami akan bekerja dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab untuk membatalkan transisi demokrasi Burma,” tuntas Biden.
Ikuti berita dalam dan luar negeri lainnya hanya di VOI.id, Waktunya Merevolusi Pemberitaan!
