Kantor Komunikasi Presiden Keliling Bengkulu untuk Sosialisasikan Visi dan Program Presiden

BENGKULU - Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Presiden Prabowo mengacu kepada 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Salah satu aspek penting dari 8, 17, 8 tersebut adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Ricky Tamba saat mensosialisasikan program Presiden Prabowo di Bengkulu, Kamis 17 April. Ricky mengatakan, kerja keras pemerintah akan meningkatkan meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang pada akhirnya berujung pada kemajuan bangsa.

"Semua sektor dan lapisan masyarakat harus terus disentuh, misalnya kalangan pedesaan yang mayoritas berpenghidupan di pertanian, perkebunan dan peternakan. Presiden menjalankan pemerintahan dengan 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, dan 8 PHTC. Semuanya harus dapat diakses maksimal hingga tingkatan akar rumput," kata Ricky melalui keterangan tertulis, Jumat 18 April.

Dalam rangkaian kegiatan di Provinsi Bengkulu, Ricky berdiskusi dengan para aktivis sosial dan relawan Prabowo-Gibran. Pemahaman dan peran mereka diharapkan mengakselerasi implementasi berbagai program yang sudah, sedang, dan akan terus pemerintah jalankan.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo, peningkatan komunikasi publik adalah bagian penting kerja nyata yang tentu saja harus semakin memperluas keterlibatan publik di mana pun," ujar Ricky.

Bertempat di Desa Jenggalu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma, Ricky menghadiri peluncuran program percepatan swasembada pangan berupa penanaman jagung yang diinisiasi oleh Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP). Ratusan petani, tenaga profesional pendamping desa, penyuluh pertanian, dan pejabat di wilayah setempat ikut menyaksikan kegiatan ini.

"Salam dari Presiden Prabowo, Wapres Gibran, dan Kepala PCO Hasan Nasbi untuk bapak ibu semua. Terima kasih banyak atas perjuangan memastikan swasembada pangan khususnya dengan penanaman jagung di lahan eks HGU Sahabudin yang secara bertahap akan mencapai ratusan hektar," ujar Ricky saat sambutan.

Ricky mengatakan, komitmen Presiden Prabowo tak perlu diragukan, karena dari puluhan tahun lalu selalu memperhatikan kaum tani. Presiden Prabowo telah mengeluarkan berbagai Inpres dan Perpres yang menyangkut soal ketahanan pangan yang merupakan bagian dari 8, 17, 8.

Presiden sudah menginstruksikan Bulog agar menyerap jagung dengan HPP Rp5.500. Presiden juga mengeluarkan kebijakan mendukung optimalisasi swasembada jagung, peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, penguatan cadangan jagung pemerintah melalui penyerapan dengan target 1 juta ton CJP, peningkatan produktivitas melalui penguatan sentra jagung potensial, yakni Bengkulu, NTB, Lampung, dan daerah lain. Presiden juga membuat Koperasi Desa Merah Putih guna meningkatkan usaha perekonomian masyarakat.

"Pesan Presiden agar masyarakat terus rukun, bersatu, dan bergotong royong dalam perjuangan membantu menyukseskan swasembada ketahanan pangan yang merupakan tugas mulia dari pemerintah bersama rakyat dalam mewujudkan Indonesia maju, adil, dan makmur," ujar Ricky.

Setelah menanam jagung, kegiatan dilanjutkan dengan tanya-jawab dengan masyarakat tentang program pertanian dan pembangunan lainnya. Antusiasme masyarakat sangat tinggi dan bertahan hingga sore hari.

Sekjen JPKP, Herlina mengatakan, JPKP secara massif terus mengampanyekan program kerja strategis ketahanan pangan Presiden Prabowo. Kali ini melalui gerakan menanam jagung, JPKP menggandeng Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jenggalu untuk memanfaatkan lahan yang sudah tidak produktif eks HGU Sahabudin yang sudah ada penetapan pengadilan.

"Ini merupakan pilot project di wilayah Sumatera dan akan terus digalakkan di seluruh Indonesia," jelas Herlina.

Lahan-lahan yang sudah tidak produktif, lanjut dia, harusnya bisa menjadi nilai ekonomis untuk kesejahteraan desa dan rakyat, bukan untuk dimiliki apalagi dikuasai oleh mafia tanah yang merugikan negara. Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa bisa berjalan dengan baik melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih dalam mengelola sumber daya alam dan potensi usaha yang ada.