Presiden Polandia Minta AS Tempatkan Senjata Nuklir ke Wilayahnya Cegah Agresi Rusia

JAKARTA - Presiden Polandia Andrzej Duda meminta AS untuk menempatkan senjata nuklir ke wilayahnya sebagai pencegah agresi Rusia di masa mendatang,

Presiden Andrzej Duda juga mengatakan kepada surat kabar  Financial Times dirinya telah membahas usulan tersebut baru-baru ini dengan utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk Ukraina dan Rusia, Keith Kellogg.

Polandia sebelumnya mengatakan siap menjadi tuan rumah senjata AS di bawah program pembagian senjata nuklir. Para pembuat kebijakan Polandia baru-baru ini juga menyatakan minatnya pada gagasan yang dilontarkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa payung nuklir Paris dapat diperluas ke sekutu-sekutunya di Eropa.

"Perbatasan NATO bergeser ke timur pada tahun 1999, jadi 26 tahun kemudian seharusnya infrastruktur NATO juga bergeser ke timur. Bagi saya, ini jelas," kata Duda dalam wawancara seperti dikutip Reuters dari FT dilansir Kamis, 13 Maret.

“Akan lebih aman jika senjata-senjata itu sudah ada di negara itu,” imbuh Duda.

Perdana Menteri Polandia Donald Tusk, lawan politik Duda, mengatakan pada Kamism, menurutnya lebih baik membahas masalah-masalah seperti itu secara diam-diam daripada melalui wawancara media, meskipun ia yakin presiden memiliki niat baik.

"Kita harus merumuskan harapan tertentu. Ketika kita yakin, atau punya alasan untuk diyakinkan, seruan atau panggilan tersebut akan didengar dan bahwa penerima, dalam hal ini pemerintah Amerika, Presiden Trump, siap untuk tanggapan positif," kata Tusk kepada wartawan.

Terdorong oleh invasi Rusia ke negara tetangga Ukraina tiga tahun lalu, Polandia kini menghabiskan proporsi yang lebih tinggi dari produk domestik bruto (PDB) untuk pertahanan daripada anggota NATO lainnya, termasuk Amerika Serikat.

Tahun lalu, belanja pertahanan Polandia mencapai 4,1% dari PDB, menurut perkiraan NATO, dan berencana untuk mencapai 4,7% tahun ini. Duda telah mengusulkan untuk mengabadikan belanja pertahanan setidaknya 4% dari PDB dalam konstitusi Polandia.