Antisipasi Ketidakpastian Global, Pemerintah Siapkan Kebijakan Jangka Pendek Jaga Perekonomian Nasional

JAKARTA - Mempertimbangkan stabilitas perekonomian global yang masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti ketidakpastian geopolitik, perlambatan perdagangan dunia, suku bunga tinggi di negara maju, hingga ketegangan di berbagai kawasan, sejumlah lembaga memberikan pandangan dan proyeksi pertumbuhan ekonomi global akan menurun.

Meski menghadapi berbagai kondisi tersebut, pemerintah tetap optimistis mampu merealisasikan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 dengan tetap pada koridor angka 5 persen.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan optimistis tersebut didukung oleh stabilitas makroekonomi yang terus terjaga, pengendalian tingkat inflasi secara konsisten, serta berbagai langkah strategis lainnya yang terus diperkuat.

“Dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global, pemerintah telah menyiapkan dan menjalankan berbagai kebijakan jangka pendek, serta kebijakan jangka menengah untuk menyiapkan fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkapnya dalam keterangannya, Jumat 16 Mei.

Haryo menyampaikan, terdapat beberapa kebijakan jangka pendek yang telah disiapkan pemerintah, yakni:

1. Penguatan Konsumsi Rumah Tangga dan Daya Beli Masyarakat

Perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendukung ketahanan gizi sekaligus mendorong perputaran ekonomi di sektor pangan local Penyaluran bantuan sosial tepat sasaran untuk melindungi daya beli masyarakat rentan
Stimulus konsumsi melalui diskon transportasi publik dan subsidi listrik untuk rumah tangga tertentu
Mempercepat realisasi belanja negara untuk memperkuat daya dorong fiskal

2. Peningkatan Kemudahan Berusaha

Pelaksanaan Instruktur Presiden mengenai Deregulasi untuk menyederhanakan izin usaha
Penyelesaian revisi Peraturan Presiden tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM)

3. Penguatan Pembiayaan Sektor Produktif

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan target yang lebih besar
Implementasi Kredit Investasi Padat Karya yang diarahkan pada sektor-sektor strategis
Fasilitasi pembiayaan Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing

4. Perluasan Akses Pasar Ekspor

Percepatan penyelesaian perjanjian perdagangan seperti IEU-CEPA, dan CP TPP
Penetrasi pasar ekspor non-tradisional dan penguatan kerja sama dengan negara-negara BRICS
Dukungan promosi dan fasilitasi ekspor untuk UMKM berpotensi ekspor

5. Kebijakan Deregulasi

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Satuan Tugas Deregulasi akan segera terbentuk, namun tim sudah mulai bekerja mengidentifikasi masalah perizinan ekspor-impor yang dikeluhkan pengusaha.
Paket kebijakan yang akan segera diumumkan diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor dan daya saing industri dalam negeri
Kebijakan Deregulasi ini sejalan dengan upaya transformasi kebijakan dalam rangka aksesi Indonesia ke OECD

“Kami menyadari bahwa mencapai pertumbuhan di atas 5 persen membutuhkan kerja sama seluruh pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat," jelasnya.